4 Faktor Internal Yang Mempengaruhi Masyarakat Ketidakaktifan dalam Kebijakan Publik

Faktor Internal

Faktor internal yang memengaruhi ketidakaktifan masyarakat dalam kebijakan publik meliputi hal-hal berikut ini

Perumusan kebijakan publik merupakan yang paling tepat bagi anggota masyarakat untuk berpartisipasi mengajukan usulannya. meskipun demikian, tidak semua anggota masyarakat mau memanfaatkan kesempatan itu. Beberapa alasan-yang berasal dari anggota masyarakat tersebut. Hal-hal yan
g menyebabkannya adalah sebagai berikut.

• 1. Masyarakat sudah terbiasa pada pola lama, yaitu pembuatan peraturan tanpa partisipasi warga. selama ini warga telah terbiasa patuh pada perintah dari pusat tanpa mempertanyakan aturan tersebut. karenanya, ketika kesempatan berpartisipasi dibuka, sulit bagi mereka untuk mengubah pola pikiran yang telah ada.
• 2. Masyarakat tidak tahu adanya kesempatan untuk berpartisipasi. Masyarakat yang tinggal di pedalaman atau jauh dari jangkauan media, sangat sulit untuk mendapatkan informasi. Mereka mengandalkan informasi dari mulut ke mulut atau informasi dari pimpinannya. padahal, pemimpin mereka belum tentu tahu adanya kesempatan ini. akibatnya, perumusan kebijakan publik sulit untuk mendapatkan partisipasi dari masyarakat. 
• 3. Masyarakat tidak tahu prosudur berpartisipasi untuk berpartisipasi diperlukan langkah-langkah yang baik dan benar. misalnya, menyampaikan pendapat tersebut pada wakil rakyat, akan tetapi, sering kali pengatahuan mengenai prosudur ini tidak tersosialisasi dengan baik. mereka tidak tahu cara menyalurkan pendapatnya. akibatnya, masyarakat menjadi enggan untuk berpartisipasi.
• 4. Masyarakat tidak mau tahu. Tidak semua anggota masyarakat memberikan perhatian pada apa yang terjadi di dalam lingkungannya. setiap orang memiliki ke pentingan sendiri-sendiri. Mungkin kebijakan publik tersebut tidak terhubung dengan kepentingannya sehingga mereka mersa tidak ada manfaat untuk ikut berpartisipasi.

Pelaksanaan Kebijakan Publik

Sebuah kebijakan publik tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya partisipasi dari anggota masyarakat. setelah kebijakan publik terbentuk sering kali kebijakan itu tidak berjalan sesuai dengan harapan pemerintah. Hambatan pelaksanaan kebijakan publik yang berasal dari dalam diri anggota masyarakat adalah sebagai berikut.

1. Rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat untuk melaksanakan kebijakan publik. Harus kita akui bahwa kesaran hukum anggota masyarakat kita belum sebaik yang diharapkan. banyak pelanggaran yang terjadi karena tidak ada polisi yang mengawasi atau tidak ada orang yang melihat. Rendahnya kesadaran hukum inilah yang membuat subuah kebijakan publik sulit untuk berjalan dengan baik.
2. Masyarakat sengaja melanggar karena sanksinya tidak tegas. Peraturan yang baik adalah peraturan yang menegaskan sanksi bagi yang melanggarnya. dalam kenyataannya ada beberapa peraturan yang tidak jelas sanksinya sehingga jika ada orang yang melanggar, sulit dikenakan hukuman. Contohnya peraturan penebangan hutan. meski ada yang menebang pohon, namun tidak ada orang yang ditangkap. akhirnya, masyarakat enggan untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut.