Mengapa Pada Masa Orde Baru Tidak Ada Kebebasan Pers?
Pada masa pemerintahan Soeharto. pers difungsikan sebagai alat untuk mempropagandakan hasil pembangunan yangtelah dicapai oleh pemerintah. Pers tidak dapat secara bebas memuat dan mengkritisi keadaan masyarakat. Departemen Penerangan yang membawahi pers selalu memberikan batasan-batasan agar pers dapat menyiarkan hasil pembangunan pemerintah. Ijin penerbitan dan pemberlakuan penyiaran dapat dengan mudah dicabut apabila produk pers tidak muai dengan keinginan pemerintah.
Di sisi lain masyarakat membutuhkan pers sebagai media pemberitaan yang seimbang. Oleh karena itu. pada masa pemerintahan Orde Baru masyarakat banyak menerbitkan pers alternatif. Pers alternatif ini digunakan untuk pembelajaran demokrasi dan politik di tingkat akar rumput. Hal ini membuat pemerintah khawatir. karena bisa saja pers alternatif tersebut menyiarkan keadaan pemerintah sebenarnya yang tidak sama seperti diinginkan oleh pemerintah. Maka berbagai kebijakan untuk melarang pers alternatif dipertegas.
Kelompok Aliansi Jurnalis independen (AJI) adalah salah satu contoh kelompok wartawan yang ingin memperjuangkan pers dengan adil. Harian Sinar Harapan dan Tempo pernah dicabut hak terbitnya oleh pemerintah karena artikel opininya menyudutkan pemerintah. Undang-undang perstidak lagi memihak masyarakat. melainkan hanya untuk kepentingan penguasa.
Pembatasan Kebebasan Pers
Pada masa pemerintahan Soeharto. pers difungsikan sebagai alat untuk mempropagandakan hasil pembangunan yangtelah dicapai oleh pemerintah. Pers tidak dapat secara bebas memuat dan mengkritisi keadaan masyarakat. Departemen Penerangan yang membawahi pers selalu memberikan batasan-batasan agar pers dapat menyiarkan hasil pembangunan pemerintah. Ijin penerbitan dan pemberlakuan penyiaran dapat dengan mudah dicabut apabila produk pers tidak muai dengan keinginan pemerintah.
Di sisi lain masyarakat membutuhkan pers sebagai media pemberitaan yang seimbang. Oleh karena itu. pada masa pemerintahan Orde Baru masyarakat banyak menerbitkan pers alternatif. Pers alternatif ini digunakan untuk pembelajaran demokrasi dan politik di tingkat akar rumput. Hal ini membuat pemerintah khawatir. karena bisa saja pers alternatif tersebut menyiarkan keadaan pemerintah sebenarnya yang tidak sama seperti diinginkan oleh pemerintah. Maka berbagai kebijakan untuk melarang pers alternatif dipertegas.
Kelompok Aliansi Jurnalis independen (AJI) adalah salah satu contoh kelompok wartawan yang ingin memperjuangkan pers dengan adil. Harian Sinar Harapan dan Tempo pernah dicabut hak terbitnya oleh pemerintah karena artikel opininya menyudutkan pemerintah. Undang-undang perstidak lagi memihak masyarakat. melainkan hanya untuk kepentingan penguasa.
 |
| Mengapa Pada Masa Orde Baru Tidak Ada Kebebasan Pers |
