Kehidupan Ekonomi Pasca Pengakuan Kedaulatan
Sesudah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, kehidupan perekonomian Indonesia tidak membaik. Perkebunan-perkebunan dan instalasi industri rusak berat. Sementara itu, laju pertambahan penduduk sangat tinggi. Pada tahun 1950, jumlah penduduk sebesar 77,2 juta jiwa. Jumlah itu meningkat menjadi 85,4 juta jiwa pada tahun 1955. Selain itu, angka urbanisasi cukup meningkat. Pada tahun 1930, penduduk perkotaan hanya sekitar 3,8 persen. Namun, pada tahun 1969, jumlah itu meningkat menjadi penduduk Indonesia perkotaan 14,8 persen. Selain itu, defisit pemerintah pada waktu itu sebesar 5,1 milyar rupiah. Defisit anggaran pemerintah berhasil dikurangi dengan pinjaman pemerintah pada tanggal 20 Maret 1950.
Namun, pengeluaran pemerintah bukan makin membaik, akan tetapi sebaliknya, semakin memburuk akibat tidak stabilnya situasi politik. Defisit pemerintah yang cukup besar menimbulkan kecenderungan untuk mencetak uang baru. Akibatnya, inflasi membumbung tinggi dan mengancam kehidupan ekonomi Indonesia. Untuk mengatasi defisit yang terus menerus, pemerintah berusaha melakukan industrialisasi. Usaha ini dikenal dengan Rencana Sumitro. Sasarannya adalah pembangunan industri dasar, seperti pabrik-pabrik semen, perminyakan dan percetakan. Menurut Sumitro, pada bangsa Indonesia harus secepatnya dibangun kelas pengusaha, sehingga struktur ekonomi kolonial di bidang perdagangan dapat segera diubah. Gagasan Sumitro dituangkan dalam Program Banteng yang dimulai pada bulan April 1950.
Selama tiga tahun, lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia mendapat kredit bantuan dari program ini. Namun usaha ini tidak mencapai sasarannya, karena banyak pengusaha Indonesia yang justru menyalahgunakannya. Usaha ini terjadi ketika kabinet Natsir memerintah. Pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo, pemerintah membentuk Biro Perancang Negara yang bertugas merancang pembangunan jangka panjang. Namun, biro ini pun tidak dapat bekerja dengan baik karena gonjangan politik dalam negeri.
 |
| Kehidupan Perekonomian Indonesia Sesudah Pengakuan Kedaulatan 1949 & 1950 |
