2 Alternatif Keputusan Politik Secara Umum
Membuat keputusan, berarti memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada, sedangkan alternatif- alternatif itu tidak selalu semua mengandung akibat-akibat yang positif. Dalam menentukan apakah suatu alternatif sebagai terbaik daripada alternatif lain harus ada patokannya. Yang dapat menjadi patokan dalam pengambilan keputusan politik, misalnya ideologi dan konstitusi, undang-undang, tersedia anggaran dan sumber daya manusia, efektivitas dan efisiensi, etika dan moral yang hidup dalam masyarakat, dan agama.
Alternatif keputusan politik secara umum dibagi menjadi dua, yaitu program-program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat- negara (kebijakan umum), dan orang-orang yang akan menyelenggarakan kebijakan umum (penjabat pemerintah). Dengan demikian, kebijakan umum merupakan bagian dari keputusan politik.
Sementara itu, keputusan tidak selalu menyangkut politik sebab sebagaimana dikemukakan keputusan dapat menyangkut diri sendiri, keluarga, kelompok atau golongan, pembangunan ekonomi, pengembangan pendidikan atau pengembangan sumber daya manusia. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah keputusan yang dapat dikategorikan sebagai keputusan politik?
Ciri khas politik ialah keputusan yang keluar dari proses politik bersifat mengikat (otoritatif), dan dimaksudkan untuk kebaikan bersama masyarakat umum. Dengan demikian, keputusan politik ialah keputusan yang mengikat, menyangkut, dan mempengaruhi masyarakat umum. Hal-hal yang menyangkut atau mempengaruhi masyarakat umum biasanya diurus dan diselenggarakan dengan lembaga-lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, keputusan politik dapat pula dipahami sebagai pilihan yang terbaik dari berbagai alternatif mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah.
Bidang-bidang kehidupan masyarakat yang menjadi kewenangan pemerintah biasanya ditentukan secara umum dalam konstitusi atau dalam undang-undang negara tersebut. Bidang-bidang kehidupan masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah nasional di Amerika Serikat berbeda dengan bidang-bidang kehidupan masyarakat yang menjadi kewenangan pemerintah nasional di Indonesia karena kedua negara ini memiliki sistem politik (sistem pemerintahan) dan sistem ekonomi yang berbeda. Olahraga, keluarga berencana, pers di Amerika bukan menjadi urusan dan tanggung jawab pemerintah melainkan urusan pribadi dan tanggung jawab swasta. Kalau di Indonesia, semua urusan yang disebutkan itu justru menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebaliknya, dalam negara totaliter semua bidang kehidupan masyarakat menjadi urusan pemerintah.
Di samping itu, urusan yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah nasional dapat berbeda dengan urusan yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah lokal atau pemerintah peringkat yang lebih rendah. Hal ini berkaitan dengan perihal pembagian tugas dan kewenangan negara (bab kesepuluh). Pembagian tugas dan kewenangan ini ditentukan dengan sistem pemerintahan yang dianut negara tersebut.
Apabila negara ini menganut sistem sentrali'sasi maka semua urusan yang ditetapkan dalam konstitusi sebagai urusan negara akan menjadi urusan pemerintah pusat. Namun, apabila pemerintah lokal diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangga sendiri (dengan urusan dan sumber keuangan sendiri) sesuai dengan karakteristik daerahnya maka negara itu menerapkan sistem desentralisasi. Namun, apabila urusan itu sesungguhnya menjadi lingkup kewenangan pemerintah pusat namun penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintah lokal maka negara itu menerapkan sistem dekonsentrasi. Jadi, pembuatan keputusan dapat berlangsung di peringkat pusat, daerah atau tingkat yang lebih rendah.
Membuat keputusan, berarti memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada, sedangkan alternatif- alternatif itu tidak selalu semua mengandung akibat-akibat yang positif. Dalam menentukan apakah suatu alternatif sebagai terbaik daripada alternatif lain harus ada patokannya. Yang dapat menjadi patokan dalam pengambilan keputusan politik, misalnya ideologi dan konstitusi, undang-undang, tersedia anggaran dan sumber daya manusia, efektivitas dan efisiensi, etika dan moral yang hidup dalam masyarakat, dan agama.
Alternatif keputusan politik secara umum dibagi menjadi dua, yaitu program-program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat- negara (kebijakan umum), dan orang-orang yang akan menyelenggarakan kebijakan umum (penjabat pemerintah). Dengan demikian, kebijakan umum merupakan bagian dari keputusan politik.
Sementara itu, keputusan tidak selalu menyangkut politik sebab sebagaimana dikemukakan keputusan dapat menyangkut diri sendiri, keluarga, kelompok atau golongan, pembangunan ekonomi, pengembangan pendidikan atau pengembangan sumber daya manusia. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah keputusan yang dapat dikategorikan sebagai keputusan politik?
Ciri khas politik ialah keputusan yang keluar dari proses politik bersifat mengikat (otoritatif), dan dimaksudkan untuk kebaikan bersama masyarakat umum. Dengan demikian, keputusan politik ialah keputusan yang mengikat, menyangkut, dan mempengaruhi masyarakat umum. Hal-hal yang menyangkut atau mempengaruhi masyarakat umum biasanya diurus dan diselenggarakan dengan lembaga-lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, keputusan politik dapat pula dipahami sebagai pilihan yang terbaik dari berbagai alternatif mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah.
Bidang-bidang kehidupan masyarakat yang menjadi kewenangan pemerintah biasanya ditentukan secara umum dalam konstitusi atau dalam undang-undang negara tersebut. Bidang-bidang kehidupan masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah nasional di Amerika Serikat berbeda dengan bidang-bidang kehidupan masyarakat yang menjadi kewenangan pemerintah nasional di Indonesia karena kedua negara ini memiliki sistem politik (sistem pemerintahan) dan sistem ekonomi yang berbeda. Olahraga, keluarga berencana, pers di Amerika bukan menjadi urusan dan tanggung jawab pemerintah melainkan urusan pribadi dan tanggung jawab swasta. Kalau di Indonesia, semua urusan yang disebutkan itu justru menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebaliknya, dalam negara totaliter semua bidang kehidupan masyarakat menjadi urusan pemerintah.
Di samping itu, urusan yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah nasional dapat berbeda dengan urusan yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah lokal atau pemerintah peringkat yang lebih rendah. Hal ini berkaitan dengan perihal pembagian tugas dan kewenangan negara (bab kesepuluh). Pembagian tugas dan kewenangan ini ditentukan dengan sistem pemerintahan yang dianut negara tersebut.
 |
| 2 Alternatif Keputusan Politik Secara Umum |
Apabila negara ini menganut sistem sentrali'sasi maka semua urusan yang ditetapkan dalam konstitusi sebagai urusan negara akan menjadi urusan pemerintah pusat. Namun, apabila pemerintah lokal diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangga sendiri (dengan urusan dan sumber keuangan sendiri) sesuai dengan karakteristik daerahnya maka negara itu menerapkan sistem desentralisasi. Namun, apabila urusan itu sesungguhnya menjadi lingkup kewenangan pemerintah pusat namun penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintah lokal maka negara itu menerapkan sistem dekonsentrasi. Jadi, pembuatan keputusan dapat berlangsung di peringkat pusat, daerah atau tingkat yang lebih rendah.
