Partai Yang Muncul Pada Masa Pemerintahan Demokrasi Liberal

Pada masa Pemerintahan demokrasi liberal, di tanah air mucul banyak partai. Partai-partai tersebut antara lain.

• PNI
• Masyumi
• NU
• PKI
• PSI
• Murba
• PSII
• Partindo
• Parkindo
• Partai Katolik

Dalam perkembangan selanjutnya, demokrasi liberal yang ditandai dengan banyak partai ternyata tidak menguntungkan bangsa Indonesia. Sistem multi partai tersebut menimbulkan persaingan antargolongan. Persaingan itu menjurus kearah pertentangan golongan. Akibatnya, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi terganggu. Masing-masing partai hanya mau mencari kemenangan dan popularitas partai dan pendukungnya. Oleh karena itu, sistem multi partai pada waktu itu justru mengakibatkan ketidakstabilan politik Indonesia.

Ketidakstabilan politik juga diwarnai jatuh bangunnya kabinet karena antara masing-masing partai tidak ada sikap saling percaya. Sebagai bukti dapat dilihat serentetan pergantian kabinet dalam waktu yang relatif singkat berkut ini.

1. Kabinet Natsir (September 1950-Maret 19510.
2. kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1952).
3. Kabinet Wilopo (April 1952 - Juni 1953).
4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I(Juli 1953 - Agustus 1955).
5. Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955 - Maret 1956)
6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956 - Maret 1957).
7. Kabinet Juanda (Maret 1957 - Juli 1956).

Silih bergantinya kabinet dalam waktu yang relatif singkat menyebabkan ketidakpuasan pemerintah daerah. Karena pemerintahan pusat sibuk dengna pergantian kabinet, daerah kurang mendapat perhatian. Tuntutan-tuntutan dari daerah ke pusat sering tidak dikabulkan. Situasi semacam ini menyebabkan kekecewaan dan ketidakpuasan daerah terhadap pusat. Situasi ini menyebabkan munculnya gejala provinsialisme atau sifat kedaerahan.

Gejala tersebut dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Gejala provinsialisme akhirnya berkembang ke separatisme atau usaha memisahkan dari dari pusat. Gejala tersebut terwujud dalam berbagai macam pemberontakan, misalnya PRRI atau Permesta.

Ketidakstabilan politik pada waktu itu juga di sebabkan oleh adanya pertentangan di antara para politisi dan TNI Angkatan Darat. Hal ini tampak dalam peristiwa 17 Oktober 1952. Pada tanggal 17 Oktober 1952, pimpinan TNI Angkatan Darat dan Kepala Staf Angkatan Perang menghadap Presiden. Mereka meminta pemerintah membubarkan perlemen dan membentuk parlemen baru. Menurut pihak TNI AD, perlemen telah mencoba mencampuri urusan intern TNI AD.

Bersama dengan itu juga terjadi demontrasi di luar istana yang menuntut pembubaran perlemen. Demonstrasi semacam itu tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di Bandung.

Ketidakstabilan politik dalam negeri sangat mengganggu kehidupan bidang-bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, masa pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan kondisi politik yang stabil dan mantap mutlak diperlukan.