Jelaskan Hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung ?
Hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung mempunyai hubungan fungsional administratif dalam memilih calon hakim agung, di mana hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial ke DPR kemudian disahkan oleh presiden.
Untuk negara Eropa (Prancis, Italia, Spanyol, dan Porrugal) dan Eropa Utara (Swedia, Irlandia, dan Denmark) Komisi Yudisial di samping berfungsi untuk mengusulkan pengangkatan oalon hakim, juga berfungsi untuk mengawasi disiplin para hakim dari tingkal atas sampai finekat bawah, serla mempunyai wewenano untuk menentukan anggaran keuangan lembaga pengadilan ke parlemen.
Di dalarn Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 wewenang Komisi Yudisial hanya pada tataran pengusulan calon hakirn agung ke DPR, sedangkan pemberhentian hakm agung, Komisi Yudisial tidak mem punyal wewenang, kecuali usul pemberhentian.
 |
Jelaskan Hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung
Adapun wewenang Komisi Vudisial di samping mengusulkan pengangkatan haldm-hakim agung ke DPR, juga mempunyai wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran marlabat, serta perilaku hakim (Pasal 24B), sedangkan tugas dan wewenang lainnya akan diatur dalam bentuk undang-undang. Menurut penulis, alangkah baik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004
Komisi Yudisial dibed wewenang untuk menentukan alokasi anggaran untuk Mahkamah Konstitusi dan Mah-kamah Agung, bukan kepada lembaga itu sendid karena komisi itu tentu lebih banyak tahu tenMng jumlah dan alokasi dana yang sebaiknya di-berikan kepada kedua lembaga itu. Hal tersebut dapat dicontoh seperti di negara Swedia, Mandia, Denmark, dan Italia.'
Komisi Yudisial dibed wewenang untuk menentukan alokasi anggaran untuk Mahkamah Konstitusi dan Mah-kamah Agung, bukan kepada lembaga itu sendid karena komisi itu tentu lebih banyak tahu tenMng jumlah dan alokasi dana yang sebaiknya di-berikan kepada kedua lembaga itu. Hal tersebut dapat dicontoh seperti di negara Swedia, Mandia, Denmark, dan Italia.'
