Struktur Masyarakat Aceh Darussalam

Struktur Masyarakat Aceh Darussalam

Masyarakat Aceh baik, yang inti maupun wilayah penaklukkan, memiliki struktur yang diatur berdasarkan hukum Kanuen Meukuta Alam. Kekuasaan tertinggi berada di tengah Sultan, sedangkan kekuasaan agama di tengah ulama. Di bawah Sultan ada ulee balang (hulu balang) yang menguasai wilayah dengan hak otonomi yang luas.

Menurut Prof. Dr. Teuku Iskandar, pada waktu Kerajaan Deli dikalahkan oleh Sultan Aceh, Sultan Deli juga disebut ulee balang Kerajaan Aceh. Meskipun demikian, Sultan Deli tetap berdaulat di negerinya sendiri. Sama halnya dengan Kerajaan Perak di Malaya. Setelah dikalahkan Aceh, Sultan Perak juga disebut uleee balang Kerajaan Aceh (Jakobi, 1998 : 39).

Ulee balang membawahi beberap imum mukim, dan dibawah imum mukim digabungkan beberapa kampung (gampong) yang dipimpin oleh Kepala Desa (keuchik). Keuchik dipilih oleh tuha peuet dan tuha lapan yang terdiri dari tokoh-tokoh desa.

Berdasarkan Strata Sosialnya, Masyarakat Aceh terdiri dari:

1. Masyarakat umum (awam) dari berbagai suku bangsa yang menetap di Aceh,
2. Kaum hartawan (orang kaya) yang memiliki harta dan dekat dengan pusat kekuasaan,
3. Kaum bangsawan (teuku) yang mendapat kepercayaan dari Sultan untuk menguasai wilayah-wilayah Sagoe (meraka disebut pula Ampon),
4. Keturunan Nabi (habib), mereka datang dari Mekkah, Madinah, Yaman, dan Hadratul Maut yang kedudukan mereka sangat terhormat di mata masyarakat Aceh, dan 

   

   Struktur Masyarakat Aceh Darussalam

5. Kaum cendikiawan (ulama), yaitu alumnus Dayah Mayang alias Perguruan Tinggi Islam tradisional dengan gelar Teungku atau Abu.

Aceh Masa Lalu

Inggris, Belanda, dan Amerika (Hasjmy, 1997: 144).

Kerajaan Aceh Darussalam memiliki hukum sendiri, yakni Kanuen Meukuta Alam yang berdasarkan syariat Islam. Dengan hukum tersebut rakyat yang bernaung dalam Kerajaan Aceh Darussalam mendapatkan keadilan  hukum. Karena itulah, banyak wilayah-wilayah panaklukan yang merasa senang bergabung dengan Aceh. Seandainya tidak ada hasutan dari pihak kolonial, beleh jadi daerah penaklukkan tidak melepaskan diri dari Kerajaan Aceh Darussalam.

Ketidak kerajaan-kerajaan Islam lain di Nusantara sudah ditaklukkan kolonial Barat, Aceh masih berdaulat sampai akhir abad ke 18 M. Bangsa kolonial, baik portugis, Inggris, maupun Belanda bukannya tidak berambisi menakklukkan Aceh, tetapi mereka takut kepada keunggulan Angkatan Laut Aceh yang menguasai perairan Selat Malaka dan Lautan Hindia. saat itu Angkatan Laut Aceh memiliki armada yang tangguh berkat bantuan senjata dan kapal perang dari Turki Usmani.